Di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang diterapkan secara nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PKO) Kabupaten Flores Timur menuai sorotan atas pelaksanaan Pameran Pendidikan tingkat kabupaten yang terkesan mendadak dan membebani sekolah. Sekolah-sekolah diwajibkan menyiapkan dana antara Rp200.000 hingga Rp500.000 untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, tanpa adanya dukungan anggaran resmi dalam sistem ARKAS.
Pameran yang rencananya digelar pada 26–28 Mei 2025 di Larantuka itu, tidak melalui proses seleksi lomba di tingkat kecamatan. Sekolah-sekolah langsung ditunjuk sebagai peserta tanpa mekanisme kompetisi. Hal ini memunculkan keluhan dari kepala sekolah yang merasa kegiatan tersebut dipaksakan, apalagi saat ini sekolah sedang fokus pada pengolahan nilai kelas IX, persiapan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) untuk kelas VII dan VIII.
Salah satu kepala sekolah, dari Solor Barat, menyatakan bahwa dana kegiatan dibebankan kepada sekolah, sementara tidak ada pangkuan anggaran dalam ARKAS. “Kalau murid baru nanti sedikit dari yang tamat, maka akan terjadi lost anggaran BOSP pada bulan Juli. Kami bingung, karena dana BOSP kami kecil, murid hanya 52 orang,” ungkapnya.
Kegiatan yang diagendakan mencakup Lomba Senam Anak Indonesia Sehat, Cerdas Cermat berbasis Quizziz, Pameran P5, Pentas Kesenian, hingga Seminar. Namun, seluruh anggaran pelaksanaan dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi peserta menjadi beban masing-masing sekolah. Di tengah keterbatasan dana, sekolah kesulitan melakukan adendum ARKAS karena perencanaan yang tidak matang.
Dari data yang dihimpun, di Korwil Solor Barat, masing-masing sekolah dibebankan Rp400.000 untuk utusan ke Larantuka. Dengan total 14 SD di wilayah tersebut, dana yang terkumpul mencapai Rp5.6 juta. Sedangkan di Korwil Adonara, sebanyak 11 sekolah menyepakati dana partisipasi Rp500.000 per sekolah untuk dua mata lomba, yakni Cerdas Cermat dan Senam Indonesia Hebat.
Berbeda di Kecamatan Ile bura, masing-masing sekolah diminta kontribusi sebesar Rp200.000. Di beberapa sekolah lainnya, mekanisme pengumpulan dana dilakukan berdasarkan jumlah murid, yaitu Rp.4.000 per murid. Hal ini membuat nominal antar sekolah sangat bervariasi, tergantung kondisi keuangan dan jumlah peserta didik. Di Kecamatan Lewolema, SD dam SMP, Rp.250.000 per sekolah, sementara di Tanjung Bunga, untuk SD, Rp.300.000 per sekolah.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur angkat bicara atas kebijakan ini. PGRI menyatakan mendukung kegiatan Pameran Pendidikan sepanjang dilakukan dengan perencanaan yang matang, waktu pelaksanaan yang tepat, serta didukung anggaran yang jelas tanpa memberatkan sekolah. “Kegiatan semestinya dilakukan setelah ujian selesai, bukan di tengah-tengah proses akademik yang padat,” tegas pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur.
DPRD Kabupaten Flores Timur sebelumnya telah menyampaikan bahwa pembayaran hak-hak guru baru bisa dilakukan setelah perubahan APBD. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi. Hal ini memunculkan kekecewaan di kalangan guru, karena hak-hak mereka belum terpenuhi sementara kegiatan baru terus digelar oleh Dinas PKO.
Sejumlah kepala sekolah meminta agar Dinas PKO meninjau kembali kegiatan tersebut dan tidak memaksa sekolah yang sedang kesulitan anggaran untuk berpartisipasi. Mereka menilai bahwa dalam kondisi seperti ini, lebih baik kegiatan Pameran Pendidikan ditunda demi menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dan stabilitas keuangan sekolah.
Beragam komentar dari kepala sekolah di berbagai kecamatan menunjukkan bahwa meskipun niat dari kegiatan ini baik, tetapi pendekatannya dinilai kurang berpihak pada kenyataan lapangan. “Kami dukung pameran, tapi mohon dilaksanakan saat yang tepat, bukan ketika sekolah sedang pontang-panting urus nilai, UKK, dan kekurangan dana,” ungkap seorang kepala sekolah dari Kota Larantuka.
Dengan berbagai masukan dan desakan tersebut, para pemangku kepentingan berharap Dinas PKO dapat mendengarkan suara sekolah dan guru, serta melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Pameran Pendidikan tahun ini agar tidak menjadi beban tambahan di tengah tantangan yang sudah kompleks. (Humas PGRI Flotim)