Sebuah organisasi akan berjalan eksis jika Pengurusnya konsisten melakukan perencanaan, pelaksanaan program dan refleksi secara berkelanjutan. PGRI Kabupaten Flores Timur sebagai sebuah Organisasi Pofesi Guru, dalam keterbatasan terus bergerak memberi pelayanan kepada para guru.
Selain melakukan rapat koordinasi, evaluasi dan refleksi bulanan, Pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur juga mengundang semua Ketua PGRI Cabang untuk melakukan evaluasi dan refleksi tri wulan, termasuk keuangan organisasi. Senin, 15 April 2024, terselenggara Rapat Evaluasi dan Refleksi Tri Wulan 1 Tahun 2024.
Pada bagian pelaksanaan program kerja organisasi, terdapat 18 program kerja yang direalisasikan. Kedelapan belas program kerja itu diantaranya;
Gerakan Sosial, Donasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Donasi terlaksana berkat kontribusi PGRI Cabang, PGRI Kabupaten, Propinsi, Pusat dan pihak ketiga. Termasuk gerakan galang dana di jalan (Pasar Inpres Larantuka dan Pertokoan), Webinar Kolaboarasi PGRI Flores Timur dengan RRI Ende tentang “Trauma Healing bagi Anak Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi”, Webinar Pengelolaan Kinerga Guru di Platform Merdeka Mengajar (PMM).
Program kegiatan lainnya;Lomba Foto mengenakan Baju PGRI (Foto sendiri dan Foto bersama), Kolaboarasi PGRI Kabupaten Flores Timur dan SMPN Balaweling dalam kegiatan Workahop Pengembangan Inovasi Sekolah, Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara online dan ofline, Kolaborasi PGRI bersama dengan Agupena Flores Timur dalam kegiatan Workshop Penulisan Best Practise, Pelaksanaan Konferensi Kerja di PGRI Cabang Wotan Ulumado, Wiihama dan Lewolema, Webinar Praktik Baik Menulis sebagai Pembentukan Karakter, dan Lomba Tarian dengan Music Daerah Kolaborasi Siswa dan Guru Mengenakan Seragam PGRI
PGRI Flores Timur juga berkolaborasi dengan SMAN 1 Adonara Timur, dalam kegiatan “Membangun Motivasi Siswa Kelas XII SMAN 1 Adonara Timur”, Mengikuti Kongres PGRI di Jakarta, Kolaborasi PGRI Flores Timur dengan PGRI Kabupaten Sampang, Jawa Timur dalam kegiatan Webinar “Praktik Baik Giat Literasi dan Pengembangan Pembelajaran”, Meluncurkan Program Pendataan Anggota “PGRI FLOTIM SATU DATA”, Lomba Pidato Antar Guru dengan topik “Aku Cinta PGRI” mengenakan Baju PGRI, Pelayanan dokumen untuk urusan Pendidikan Profesi Guru, Pelayanan Solidaritas Kedukaan Guru Anggota PGRI, juga pensiunan Guru dan Kolaborasi PGRI Flores Timur dengan Himpunan Mahasiswa Pelajar Larantuka Malang, menggelar Webinar tentang Pengembangan Petpustakaan Daerah.
Program Kerja yang dilaksanakan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur lebih bersifat tentatif dan disesuaikan dengan kebutuhan guru.
Sementara berkaitan dengan aspirasi anggota yang diperjuangan oleh PGRI sejak Januari 2024 terhitung sebanyak 25 hal diantaranya, Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Flores terkait keterlambatan pembayaran Gaji Bulan Januari 2024, Mendorong Pemerintah Daerah Propinsi NTT dan Flores Timur menugaskan Guru Penggerak untuk melaksanakan Trauma Healing di lokasi erupsi bencana gunung berapi, Mengadvokasi Perjuangan rekan Guru PGRI Sabu Raijua menuntut keadilan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), mengkawal Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023
Selain itu, PGRI Flores Timur juga Mendorong Pemerintah Daerah untuk membayar Gaji Guru Kontrak yang terlambat dibayar dan mendesak adanya upaya menaikan pendapatan Guru Kontrak Daerah Kabupaten Flores Timur, Mengadvokasi perjuangan rekan Guru PGRI Kabupaten Lembata terhadap Guru Dominikus yang dianiaya oleh Orang Tua Murid, Mendorong Pemerintah memberi perhatian pada penentuan quota PPPK bagi guru, Audience bersama Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur bersama Manajemen Rumah Sakit Hendrikus Fernandez membicarakan terkait meninggal yang tidak wajar Anggota PGRI atas nama Novita Uba Soge, Aspirasi terkait penempatan PPPK dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri yang mempengaruhi guru honor di sekolah negeri juga Aspirasi terkait dibukanya ruang mengikuti seleksi PPPK bagi Guru TK/ PAUD
Perjuangan lain diantaranya, Aspirasi terkait dibukannya ruang mengikuti Seleksi PPPK bagi Tenaga Kependidikan, Evaluasi kurikulum merdeka, evaluasi E-Kinerja Platform Merdeka Mengajar (PMM, mndorong agar tetap dipertahankan UU Perlindungan Guru dan Dosen, Mendorong Pemerintah memberi perhatian kepada guru yang berugas pada daerah-daerah 3 T, Khususnya tunjangan perbatasan, mendorong Penetapan Formasi PPPK sebanyak-banyaknya untuk menuntaskan semua guru honor menjadi PPPK dan tetap juga membuka formasi Seleksi PNS Guru, menyampaikan pandangan untuk menyederhanakan Proses sertifikasi Guru, penyelesaian pengangkatan guru-guru honorer menjadi PPPK ASN termasuk yang ada di sekolah-sekolah swasta. Perlu adanya, afirmasi masa kerja guru honor. Sehingga yang sudah lama mengabdi bisa mendapatkan kesempatan prioritas, Guru Honor di sekolah swasta, lulus PPPK tetap ditempatkan di sekolah Swasta sesuai kebutuhan tidak harus selalu ke sekolah negeri, Guru PPPK diberi kesempatan mutasi untuk alasan yang sangat prinsip, Perlu adanya kenaikan tunjangan fungsional guru, Kasek dan Pengawas Sekola, Guru yang belum bersertifikat guru penggerak namun memiliki masa kerja golongan memenuhi syarat jadi kepala sekolah agar diberi juga kesempatan dan diangkat jadi kepala sekolah seperti guru penggerak yang ditunjuk secara langsung jadi Kepala sekolah, Permudah sertifikasi bagi guru yg sudah mendekati masa pensiun, usia > 50.
Pada bagian lainnya, PGRI memohon agar adanya Pengangkatan Tenaga Kependidikan di Jenjang SD sebagai Bendahara BOS, Bebaskan kewajiban guru 3T terhadap pengelolaan kinerja dan pengembangan diri di PMM hingga pemerintah dapat memperbaiki fasiilitas jaringan di sekolah tersebut, Guru Honorer yang sudah lolos ambang batas seleksi PPPK pada tahun sebelumnya agar diperjuangkan bisa menjadi prioritas untuk mengisi kuota PPPK Tahun 2024 tanpa mengikuti seleksi ulang dan Mengevaluasi Bendahara Dinas PKO dalam keterlambatan pembayaran Gaji, rapel dan lain-lain.
Penyampaian aspirasi, berkembang atau data awal datang dari Anggota yang tersebar di sekolah-sekolah.
Ketua Flores Timur Maksimus Masan Kian mengatakan, PGRI secara lembaga membangun komunikasi kepada pihak Pemerintah, lembaga pengawas Organisasi perangkat daerah, juga melalui informasi pada media cetak dan online. Menjadi perhatian anggota, aspirasi yang disampaikan pada Triwulan 2 dan seterusnya, diatur dengan mekanisme disampaikan melalui Pengurus Cabang.
Semangat melaksanakan program kegiatan, belum diimbangi dengan iuran angota PGRI. Sejak Januari, Februari, Maret (Tri Wulan 1) PGRI Kabupaten Flores Timur belum sama sekali menerima setoran iuran anggota dari PGRI Cabang. Iuran PGRI untuk tahun 2024, 0% (Nol).
PGRI sesuai AD ART iuran anggotanya adalah Rp. 6.000. Dengan distribusi penggunaan, PB PGRI/ PGRI Pusat Rp. 600 (10%) PGRI Propinsi Rp. 1.200 (20%) PGRI Kabupaten 1.800 (30%) dan Cabang 2.400 (40%). Iuran disetor melalui PGRI Cabang.