Maria Natali Ana Yusti/ Pengurus Harian PGRI Kabupaten Flores Timur
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat terhadap nasib guru-guru umum yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Permintaan ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025, sebagai bentuk kepedulian terhadap ketimpangan yang dirasakan para guru tersebut.
Maria Natalia Ana Yusti, yang mewakili Pengurus PGRI Flores Timur, menuturkan bahwa selama ini guru umum di bawah Kemenag kerap mengalami hambatan administratif yang menghalangi mereka mengikuti program-program peningkatan kompetensi seperti PPG, sertifikasi, dan seleksi PPPK. “Dulu data guru-guru Bimas Katolik ada di SIMPATIKA, tapi tidak bisa digunakan untuk ikut program Kemendikbud. Lalu data dipindahkan ke EMIS, tapi hasilnya tetap sama, tidak membantu,” ujarnya.
Maria Natalia, yang juga merupakan staf pengajar di SMAK St. Fransiskus Asisi Larantuka, menjelaskan bahwa guru-guru umum di sekolah-sekolah menengah keagamaan Katolik bahkan tidak terdata dalam sistem BKN, sehingga otomatis tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Kondisi ini memperparah ketertinggalan dalam peningkatan mutu pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua guru, tanpa diskriminasi.
Ia menegaskan bahwa perhatian selama ini hanya diberikan kepada guru-guru agama, sementara guru umum seperti guru Matematika, Bahasa Indonesia, dan lainnya di sekolah keagamaan kerap diabaikan. “Kami merasa guru umum tidak dianggap penting, padahal kami juga bagian dari ekosistem pendidikan nasional,” tegas Maria Natalia.
PGRI Flores Timur berharap adanya langkah konkret dari Kemenag dan Kemendikbud untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurut Maria Natalia, perlu ada sistem pendataan dan kebijakan yang inklusif agar guru umum di bawah Kemenag bisa memiliki akses yang sama terhadap program peningkatan mutu dan kesejahteraan.
“Dengan mengusung tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, seharusnya seluruh pemangku kepentingan pendidikan duduk bersama dan mencari solusi yang adil. Kolaborasi antara Kemenag dan Kemendikbud menjadi kunci utama,” ujarnya.
PGRI Flores Timur juga menyerukan pentingnya penyatuan visi dan data lintas kementerian agar semua guru, tanpa kecuali, mendapatkan akses terhadap hak-hak profesional dan pengembangan diri. “Pendidikan bermutu hanya bisa tercapai bila seluruh guru diberdayakan, bukan hanya sebagian,” tambahnya.
Dalam semangat Hari Pendidikan Nasional 2025, PGRI Flores Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan bagi semua guru. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa. (Humas PGRI Flores Timur)