Egidius Demon Lema/ Wakil Ketua PGRI Flores Timur
Rencana pelaksanaan Pameran Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PKO) Kabupaten Flores Timur yang dijadwalkan pada 26–28 Mei 2025 menuai kritik keras dari kalangan guru dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat. Kegiatan ini dinilai tidak relevan dengan kondisi nyata guru yang masih dililit berbagai persoalan mendasar, khususnya menyangkut hak dan kesejahteraan mereka.
Evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan untuk mengikuti pameran pun dipertanyakan. Banyak sekolah belum menerima pembinaan atau evaluasi yang menyeluruh dari dinas, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam menyikapi perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan terbaru. Namun, ironisnya, item-item tersebut justru dijadikan mata lomba dalam pameran.
“Tujuan dari pameran ini kabur. Apa manfaatnya dari sisi siswa? Dari sisi guru? Dari satuan pendidikan? Dari Dinas PKO sendiri? Dan bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat?” ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai kegiatan ini hanya sekadar pengisi perayaan Hardiknas dan lebih bersifat formalitas belaka.
Kritik juga datang dari Wakil Ketua PGRI Flores Timur, Egidius Demon Lema, yang menilai kegiatan ini tidak menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, Dinas PKO semestinya lebih dahulu menyelesaikan persoalan guru yang sudah menumpuk sejak 2019, seperti gaji kurang bayar, rapelan kenaikan pangkat dan berkala, hingga tunjangan profesi guru yang tidak kunjung dibayarkan.
“Masalah ini bukan hal baru. Sudah lama dan tidak kunjung selesai. Lalu sekarang tiba-tiba sibuk mendorong pameran pendidikan. Seharusnya, sebelum membuat kegiatan semacam ini, hak-hak dasar guru dituntaskan dulu,” tegas Egidius.
Jhoni Kaha, salah satu Guru di Kecamatan Solor Barat, bahkan menyerukan agar pengurus cabang, ranting, dan satuan pendidikan menyatakan sikap tegas untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pameran jika hak-hak guru belum direalisasikan. “DPRD sudah bilang tunggu perubahan APBD, tapi sampai sekarang tidak ada buktinya,” kata Jhoni.
Kritik tajam juga diarahkan pada pembiayaan pameran yang dibebankan kepada sekolah. Menurut Jhoni, dana pameran tidak tertuang dalam ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), sehingga sekolah dipaksa mengadendum anggaran. “Ini sangat tidak bijak, apalagi jika jumlah murid baru nanti lebih sedikit dari yang tamat, maka akan terjadi lost anggaran BOS di bulan Juli. Pameran ini sebaiknya dihentikan,” tandasnya.
PGRI mencatat sejumlah persoalan serius yang hingga kini belum ditangani, antara lain: gaji kurang bayar sejak 2019, tunjangan profesi guru 2023 yang selisih bayar, tunjangan triwulan 4 tahun 2024 yang belum dibayar, serta THR 50% tahun 2023 dan 100% tahun 2024 yang tidak pernah diurus hingga guru kehilangan hak tersebut.
Selain itu, pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2024 dinilai tidak adil karena tidak memperhitungkan beban kerja guru secara proporsional. Bahkan, dalam sepekan terakhir, banyak guru kembali mengadukan bahwa berkas Daftar Keluarga (DK) dan SK berkala mereka tercecer di Dinas PKO dan belum dikirim ke Badan Keuangan Daerah, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji hingga hari ini.
PGRI menilai bahwa pameran pendidikan sejatinya bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut yang terukur dan bermakna. Jika ini tidak dijalankan secara menyeluruh, maka pameran hanya akan menjadi beban tambahan bagi satuan pendidikan.
Lebih jauh, PGRI menyarankan agar Dinas PKO memamerkan juga alur pelayanan birokrasi yang selama ini justru menjadi kendala bagi guru. “Biar masyarakat tahu bagaimana pengalaman ketidakcermatan dan kelambanan dinas berdampak pada keterlambatan hak guru,” ujar salah satu pengurus PGRI.
Aspek psikologis guru pun patut menjadi perhatian. PGRI menyayangkan jika semangat pameran tidak dibarengi dengan kepekaan terhadap beban pikiran dan tekanan yang sedang dihadapi para guru akibat hak-hak mereka yang tidak kunjung diselesaikan. Kesejahteraan dan pengakuan kerja guru harus menjadi prioritas utama, bukan hanya tampilan luar yang mengesankan.
Melalui pernyataan resmi, PGRI menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah lanjutan apabila persoalan-persoalan mendasar guru tidak segera diselesaikan sebelum tanggal pelaksanaan pameran pendidikan. “Kami ultimatum Dinas PKO. Jangan paksa guru mengikuti pameran jika beban hidup mereka justru diabaikan,” tegas Egidius.
PGRI Flores Timur menyerukan sikap solidaritas dan kebersamaan di kalangan guru untuk bersuara secara tegas dan bersama-sama memperjuangkan keadilan. Mereka mengajak para kepala sekolah dan guru untuk tidak memaksakan diri terlibat dalam kegiatan yang tidak jelas arah dan dampaknya.
Kegiatan pameran pendidikan, menurut PGRI, harus memiliki tujuan yang jelas, relevan, dan membawa manfaat konkret. Dana penyelenggaraan seharusnya berasal dari alokasi anggaran resmi, bukan dipaksakan kepada sekolah, guru, siswa, atau bahkan orang tua murid. Keputusan sepihak tanpa diskusi dan pertimbangan menyeluruh hanya akan memperburuk situasi pendidikan di Flores Timur.
PGRI berharap agar Dinas PKO Flores Timur melakukan refleksi mendalam, mengevaluasi prioritas kerjanya, dan segera menyelesaikan persoalan guru sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif. Pendidikan yang kuat dibangun di atas guru yang sejahtera, bukan yang terpinggirkan oleh program-program seremonial tanpa esensi. (Humas PGRI Flores Timur)