Maksimus Masan Kian/Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur
Gaji Guru Kontrak Daerah Kabupaten Flores Timur satu bulan pada Bulan Desember 2023 belum terbayar. Tidak saja gaji satu bulan pada bulan desember tersebut, gaji pada bulan Januari hingga Maret 2024 belum juga dibayar.
Dalam kunjungan Ketua PGRI ke tingkat Cabang, para guru kontrak selalu mengeluhkan hal ini. Para Guru Kontrak sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena tidak ada sumber pendapatan lain. Sementara, setiap hari selalu ada uang keluar dalam menjalankan tugasnya sebagai guru.
Maksimus Masan Kian, Ketua PGRI Flores Timur mengatakan, keluhan guru ini sudah lama sejak bulan Februari 2024 saat mengetahui gajinya belum dibayar-bayar oleh Pemerintah Daerah.
“PGRI Flores Timur sudah membangun komunikasi dengan Dinas PKO Kabupaten Flores Timur dan informasinya bahwa satu bulan gaji pada Bulan Desember 2023 belum dibayar karena masa kontrak hanya 11 bulan. Sementara ditahun 2024 guru kontrak telah menandatangi kontrak kerjanya. PGRI memang berusaha untuk tidak memberikan komentar yang pada akhirnya dinilai melampaui tugas secara organisasi, sehingga untuk beberapa hal kami selalu mengarahkan para guru untuk bisa datang langsung ke Dinas PKO untuk bertanya. PGRI selalu menyampaikan aspirasi menjembatani para guru namun terkadang dinilai melampaui kewenangan, ini juga perlu kami jaga,” kata Maksi.
Maksi Masan Kian mengatakan, ada satu hal yang mesti dievaluasi yakni terkait keterlambatan pembayaran gaji guru kontrak tidak diberikan penjelasan secara baik kepada para guru.
“Para guru tidak mendapat penjelasan secara baik terkait keterlambatan gaji yang akhirnya membuat para guru kebingunan dan PGRIlah menjadi tempat aduan. Kami menerima sekian banyak aduan. Kami menyadari tidak punya kewengan dalam proses pembayaran, hanya sebatas menyampaikan aspirasi. Satu hal yang mesti direnungkan adalah para guru kontrak ini menjalankan tugas yang sama seperti ASN lainnya mengajar dan mendidik anak bangsa, maka mesti diperhatikan secara serius. Gaji mereka mohon kiranya segera direalisasikan,” kata Maksi.
Maksi juga berharap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur bersuara, menyampaikan aspirasi yang sama kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal ini. Memberi kepedulian yang sama akan nasib para guru kontrak daerah. (Humas PGRI Flores Timur)