REDISTRIBUSI GURU JANGAN SAMPAI MENGHILANGKAN HAK GURU, ROFIN KOPONG DESAK PEMERINTAH FLORES TIMUR SEGERA BERTINDAK
Kebijakan redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sekolah-sekolah swasta jangan sampai justru menghilangkan hak-hak guru dan menciptakan ketidakpastian administrasi maupun karier. Pemerintah Kabupaten Flores Timur diminta segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan sejumlah guru yang telah menerima Surat Keputusan (SK) penugasan, tetapi menghadapi kendala dalam pemutakhiran data pada sistem administrasi pendidikan.
Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Rofin Kopong, S.H., menegaskan bahwa kebijakan redistribusi guru pada dasarnya memiliki tujuan baik, yakni pemerataan tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah swasta. Namun, pelaksanaannya harus diikuti kesiapan administrasi dan sistem pendataan agar tidak menimbulkan kerugian bagi guru yang menjalankan kebijakan tersebut.
Menurut Rofin, persoalan yang muncul di Flores Timur perlu mendapatkan perhatian serius. Setelah SK mutasi diterbitkan, data sejumlah guru dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah asal. Sementara itu, ketika hendak dilakukan penginputan melalui aplikasi Ruang SDM (RSDM), data sejumlah guru tersebut tidak dapat diproses.
Akibatnya, meskipun telah memiliki SK penugasan dan menjalankan tugas di sekolah tujuan, keberadaan serta status penugasan mereka belum sepenuhnya terbaca dalam sistem administrasi pendidikan.
“Persoalan ini tidak boleh dibebankan kepada guru secara individual. Mereka telah menerima keputusan penugasan dan menjalankan tugas berdasarkan kebijakan pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya,” tegas Rofin.
Ia mengingatkan bahwa kendala administrasi tersebut bukan persoalan sederhana. Jika tidak segera diselesaikan, kondisi ini berpotensi menghambat validasi dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), pengakuan beban kerja dan jam mengajar, penilaian kinerja, pembinaan serta pengembangan karier, pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan, hingga pelayanan administrasi kepegawaian lainnya.
Rofin menilai, jangan sampai guru yang telah bersedia ditempatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah swasta justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan administrasi dan ketidaksiapan sistem.
REGULASI MENJAMIN PEMBINAAN DAN HAK KEPEGAWAIAN GURU
Kebijakan redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan pemerintah dalam melakukan pemerataan guru ASN berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.
Sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut memberikan penegasan penting. Pasal 3 mengatur bahwa redistribusi memperhatikan kebutuhan guru berdasarkan data Dapodik. Pasal 7 menyebutkan bahwa redistribusi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai kewenangannya dengan rekomendasi Tim Pertimbangan Redistribusi.
Selanjutnya, Pasal 10 mengatur tanggung jawab penilaian kinerja guru yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sedangkan Pasal 12 menegaskan bahwa pembinaan karier guru tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 82/O/2025 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, redistribusi bukan berarti memutus hubungan administratif guru dengan pemerintah. Status ASN, pembinaan, penilaian kinerja, serta hak-hak kepegawaiannya tetap harus memperoleh kepastian sesuai ketentuan yang berlaku.
ENAM LANGKAH KONKRET YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Rofin mendorong Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengambil sejumlah langkah konkret.
Pertama, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data seluruh guru yang mengalami mutasi dengan mencocokkan sekolah asal, sekolah tujuan, SK penugasan, dan data Dapodik.
Kedua, BKPSDM memastikan pembaruan data kepegawaian melalui SIASN agar status dan riwayat penugasan guru tetap tercatat dengan benar.
Ketiga, melakukan rekonsiliasi data Dapodik, SIASN, dan RSDM agar keputusan mutasi dapat terbaca serta diproses dalam sistem administrasi yang relevan.
Keempat, mendata secara khusus seluruh GTK yang mengalami kendala penginputan, lengkap dengan identitas, dokumen penugasan, dan jenis kendala yang dihadapi.
Kelima, Dinas PKO membangun koordinasi resmi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta fasilitasi perbaikan data maupun penyelesaian kendala teknis aplikasi.
Keenam, menjamin kesinambungan hak guru, terutama terkait TPG, pengakuan beban kerja, penilaian kinerja, pembinaan karier, dan kenaikan pangkat melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang.
Menurut Rofin, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi beban guru. Dinas PKO harus mengambil inisiatif penyelesaian dengan melibatkan BKPSDM. Jika diperlukan, Sekretaris Daerah perlu mengoordinasikan kedua perangkat daerah tersebut agar penanganannya berjalan terpadu.
Ia juga menekankan bahwa penyebab persoalan harus ditemukan, baik yang bersumber dari prosedur mutasi, kelengkapan dokumen, ketidaksesuaian data, maupun kendala teknis aplikasi.
“Semua pihak mesti sepaham dan sepakat bahwa tujuan redistribusi adalah pemerataan guru, bukan menciptakan ketidakpastian administrasi dan karier guru. Penyebabnya harus ditemukan, bukan sekadar membiarkan guru menunggu,” ungkapnya.
Rofin berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian penyelesaian agar para guru dapat bekerja dengan tenang dan memperoleh hak-hak profesionalnya sebagaimana mestinya.
“Redistribusi guru harus menjadi jalan pemerataan pendidikan, bukan jalan menuju ketidakpastian nasib guru,” tandasnya.
PGRI FLORES TIMUR TELAH MELAKUKAN ADVOKASI, PEMERINTAH DAERAH DIMINTA LEBIH AKTIF
Pada kesempatan terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, menyampaikan bahwa persoalan redistribusi guru tersebut telah menjadi perhatian serius organisasi yang dipimpinnya. PGRI Flores Timur telah melakukan advokasi dan membangun komunikasi dengan Dinas teknis, yakni Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.
Komunikasi dengan Bupati Flores Timur juga telah dilakukan. Bahkan, PGRI Flores Timur telah membawa dan mengomunikasikan persoalan tersebut hingga ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
Menurut Maksimus, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi profesi dalam memperjuangkan kepastian status, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak guru yang terdampak kebijakan redistribusi.
“Kami di PGRI Flores Timur tidak tinggal diam. Advokasi dan komunikasi dengan Dinas PKO sudah dilakukan. Kami juga telah membangun komunikasi dengan Bupati Flores Timur. Bahkan, persoalan ini sudah kami komunikasikan hingga ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,” jelas Maksimus.
Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan teknis tetap membutuhkan langkah aktif dari pemerintah daerah, terutama perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung terhadap administrasi pendidikan dan kepegawaian.
“Jalan keluarnya tetap membutuhkan peran aktif Dinas teknis. Dinas PKO harus bergerak lebih aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait agar kendala-kendala teknis ini segera mendapatkan penyelesaian. Jangan menunggu sampai persoalan semakin panjang dan semakin merugikan guru,” tegasnya.
Maksimus mengungkapkan bahwa para guru yang terdampak telah menunjukkan kesabaran dengan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah tujuan. Namun, kesabaran tersebut tidak boleh terus-menerus diuji oleh ketidakjelasan administrasi.
“Para guru sudah sangat bersabar. Mereka tetap bekerja dan menjalankan tugas pendidikan, tetapi di sisi lain menghadapi ketidakjelasan status dalam sistem administrasi dan kehilangan kepastian atas Tunjangan Profesi Guru (TPG). Ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Guru tidak boleh terus diminta bersabar tanpa ada kepastian penyelesaian,” ungkapnya.
Ia menambahkan, PGRI tidak bermaksud menghambat kebijakan redistribusi. Sebaliknya, PGRI mendukung pemerataan tenaga pendidik sepanjang pelaksanaannya sesuai regulasi, didukung kesiapan administrasi, dan tidak mengabaikan hak-hak guru.
“Prinsip kami jelas. PGRI mendukung pemerataan guru, tetapi jangan sampai kebijakan pemerataan mengorbankan guru. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru yang telah ditugaskan tetap memperoleh kepastian status, pengakuan beban kerja, pelayanan kepegawaian, dan hak-hak profesionalnya,” lanjut Maksimus.
Ia berharap seluruh perangkat daerah terkait segera duduk bersama, melakukan sinkronisasi data, mengidentifikasi akar persoalan, dan menetapkan langkah penyelesaian yang jelas.
Bagi PGRI Flores Timur, keberhasilan redistribusi tidak cukup diukur dari jumlah guru yang telah ditempatkan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Keberhasilan kebijakan tersebut juga harus dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin kepastian status, perlindungan, dan hak-hak guru setelah penugasan dilaksanakan. (Humas PGRI Flores Timur)
