Para guru Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan keluhan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum diterima sejak April 2024. Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa hak mereka belum dicairkan hingga kini. Situasi ini memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik, yang berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti keterlambatan ini.
Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, turut angkat bicara terkait persoalan ini. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk segera merealisasikan pembayaran TPP. Menurutnya, TPP adalah hak yang seharusnya diterima guru sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka dalam mencerdaskan bangsa. “Kami berharap agar ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujar Maksimus.
Di media sosial, isu ini menjadi perbincangan hangat. Grup Warta Guru NTT, salah satu grup diskusi guru di media sosial, dipenuhi oleh komentar dan keluhan para guru yang merasa dirugikan akibat belum cairnya TPP. Banyak yang mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Salah seorang anggota grup Warta Guru NTT bahkan menyebutkan bahwa keterlambatan ini berdampak besar pada kehidupan sehari-hari para guru. “Kami sudah menunggu berbulan-bulan, tetapi tidak ada kepastian. Ini mempengaruhi keuangan keluarga kami,” tulis salah satu komentar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan ini. Para guru berharap, dengan banyaknya desakan dari berbagai pihak, TPP mereka dapat segera dicairkan sehingga mereka dapat kembali fokus menjalankan tugas mendidik generasi muda. (Humas PGRI Kabupaten Flores Timur)